Dinilai Ilegal dan Tak Menghargai Pemerintah Setempat, Lurah Danga Bubarkan Kegiatan Klinik Hukum PPMAN

NAGEKEO - Lurah Danga, Yohanes Lado membubarkan paksa kegiatan KLINIK HUKUM yang diinisiasikan oleh PPMAN region Bali Nusra dibawah kordinator John Bala yang diselenggarakan di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT, Minggu (12/5/2022).

Pembubaran kegiatan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, kegiatan yang melibatkan banyak masa yang nota bene masyarakat Ndora dan Rendu serta juga sejumlah pakar hukum kota Mbay itu, sama sekali tanpa pemberitahuan kepada pemerintah setempat dalam hal dimaksud ialah pemberitahuan kepada dia selaku Lurah Danga.

Baca juga: Iwan Suprijanto: Rusun Santri Senilai Rp6,5 M di Kampar Siap Dihuni

"Saya Lurah Danga mohon dengan hormat untuk segera menutup kegiatan ini, karena saya tidak diberitahu sebagai kepala wilayah di sini. Kalau bicara soal waduk, lokusnya bukan disini, tapi di Lambo, Ndora dan Rendu. Sebagai Lurah juga, saya berkewajiban untuk menjaga situasi dan kondisi wilayah ini, " kata mantan aktivis ini.

Menurutnya, PPMAN yang berkomposisikan para pakar hukum, seharusnya lebih paham mengenai aturan apalagi ia meminta menghentikan kegiatan itu bukan karena persoalan rumit melainkan bentuk penghargaan antara pemerintah yang dianggap sepeleh oleh PPMAN.

Baca juga: Dihadiri Bupati Amirudin, Yayasan Sarupa dan PPWI Berbagi Sembako di Kabupaten Banggai

"Seharusnya PPMAN yang didalamnya berkomposisikan orang-orang yang mengerti tentang hukum dan aturan, mestinya lebih paham soal aturan. Apalagi persoalan yang sangat sederhana. Saya harap, kegiatan ini bisa dihentikan, namun kalau tetap dipaksakan untuk lanjut, saya juga menggunakan cara paksa untuk hentikan, " ucap pria yang akrab disapa Hans Lado ini sembari nada tinggi.

Dalam situasi yang kian memanas tersebut, Hans Lado mengatakan bahwa dirinya akan menghubungi pihak keamanan jika kegiatan Klinik Hukum itu dipaksakan untuk lanjut.

Baca juga: TNI Angkatan Laut Peduli Pekerja Harian Lepas (PHL)

"Saya akan hubungi pihak kepolisian untuk membubarkan secara paksa kegiatan ini. Apalagi warga yang dikumpulkan bukan warga saya tapi dari Rendu, yang notabene warga yang terdampak langsung pembangunan waduk Mbay/Lambo, " tegas Hans Lado.

Pantauan wartawan di lokasi, akibat persoalan kegiatan tanpa pemberitahuan lurah tersebut, situasi di sekitar panggung semakin ramai didatangi warga setempat untuk melihat kegaduhan yang terjadi. Dan menyikapi suasana kian tak kondusif itu, aparat Kepolisian Resort Nagekeo langsung mengambil tindakan mengamankan panitia penyelenggara ke Mako Polres untuk dimintai keterangan.

Baca juga: Dian Lestari: G20 Dorong Peningkatan Instrumen Keuangan Berkelanjutan

Setelah kegiatan berhasil dihentikan oleh Lurah Danga dan dibantu oleh pihak keamanan dari Polres Nagekeo, seluruh anggota PPMAN dibawa ke Mako Polres Nagekeo untuk diminta keterangan.